21 April 2010

JSMP: Second day of debate on the Draft Law Against Domestic Violence is postponed because of a lack of MPs present in Parliament

JSMP Press Release Second day of debate on the Draft Law Against Domestic Violence is postponed because of a lack of MPs present in Parliament April 2010 - The Draft Law Against Domestic Violence No. 31/II/2009, which was tabled for discussion in a plenary session of the National Parliament, entered the discussion phase in a specialized session before Committee A that deals with the Constitutional Affairs, Law and Justice, Public Administration, Local Government and Legislation.

On Wednesday 14 April 2010 Committee A engaged in the first day of discussion in the conference room of the National Parliament. 8 of the 12 members of Committee A were present. Several members from other Committees also took part in this discussion. Civil society groups, including national and international NGOs, have been actively engaged in preparing the draft Law Against Domestic Violence and were eagerly following the discussion taking place between the elected members of the National Parliament. In addition, the Secretary of State for the Promotion of Equality, Mrs. Idelta Rodgriques, led a small group who also participated in the debate.

On the first day members of Committee A and members from other committees enthusiastically shared their views on the draft law. However, once again several members of Committee A did not comply with Article 10 (a) of the National Parliament Rules of Procedure which states that: “The duties of a Member of Parliament shall be as follows: a) To report punctually to and attend sessions of the Plenary and meetings of the committees he or she serves on”. According to the agenda for Committee A, the debate or discussion should have started at 3pm, but it was delayed until 4pm. When the debate started the President of Committee A asked for the members of this committee to stay longer to discuss the draft law, but several members of Parliament were critical of this suggestion because they believed that the debate should finish within normal working hours, rather than continue past 6pm. Committee A therefore only had a very short time to debate the draft Law against Domestic Violence, and only articles 1 and 2 were voted on.

On day two of the debate the President of Committee A and several members of parliament gathered in the Conference Room of the National Parliament at 9am. They were joined by members of the media and civil society who were present to monitor the activities of Committee A. However, by 10.30 only five members of Committee A had appeared. As there was no quorum to continue debate or take a vote the members of parliament eventually decided to disperse, as it was getting close to lunch-time.

In response to this situation MP Fernanda Borges in her position as the President of Committee A and President of the Political Party PUN stated that a member of parliament who has failed to attend without justification can be replaced by another member of parliament through the head of his/her political party to enable the Committee to establish a quorum and continue debate and vote as necessary. This provision is set out in Article 5 of the National Parliament Rules of Procedure that states: (Temporary replacement) 1. A Member of Parliament who is to absent himself or herself for more than three consecutive days on substantiated grounds may, through his or her political party, submit a request for an early justification of absence and temporary replacement of office.

JSMP believes that several MPs do not fully understand their functions and roles as set out in the National Parliament’s Rules of Procedure. Furthermore, several members of Parliament have failed to fulfill their responsibilities as members of an organ of sovereignty that represents all Timorese citizens and is vested with legislative supervisory and political decision making powers, as set out in Article 92 of the RDTL Constitution. In JSMP’s view, they have failed to uphold their institutional responsibility to participate in a special debate on the Draft Law Against Domestic Violence, which has been eagerly anticipated by large sections of the community, and who await the speedy approval and enactment of this law.

Members of parliament have a duty to properly fulfill their responsibilities, particularly their constitutional powers to represent, defend and exercise legislative supervisory and political decision making powers. The fulfillment of these duties should in turn make a positive contribution towards the development of the nation.

For this reason, with due respect, JSMP would like to humbly request and appeal to the honorable representatives of the people to truly observe and understand the role that has been entrusted to them in the Constitution and place the common interests of the people above all other personal interests.

JSMP hopes that such delays will not be experienced again in the future, and requests Members of the National Parliament to uphold the expectations of the people to truly represent, defend and guarantee their interests.

For more information, please contact:

Luis de Oliveira Sampaio

Executive Director of JSMP

Email: luis@jsmp.minihub.org

Landline: 3323883


Siaran Pers Perdebatan Hari Kedua Mengenai Rancangan Undang-Undang Anti-Kekerasan Dalam Rumah Tangga Tidak Dilaksanakan Karena Korum Tidak LengkapApril 2010

Rancangan Undang-Undang Anti-Kekerasan Dalam Rumah Rangga (RUU-AKDRT) dengan No. 31/II/2009 yang telah lolos dalam agenda perdebatan di sesi umum Parlamen Nasional, mulai masuk dalam diskusi pada sesi khusus atau sesi spesialisasi di Komisi A yang membidangi masalah Konstitusi, Hukum dan Keadilan, Administrasi Publik, Pemerintahan Lokal, dan Perundang-undangan.

Pada hari Rabu, 14 April 2010 merupakan hari pertama Komisi A melakukan diskusi khusus di ruang Konferensi Parlemen Nasional. Anggota Komisi A yang hadir pada ruang Konferensi tersebut berjumlah 8 orang dari total anggota Komisi A yang berjumlah 12 orang. Selain itu, ada sejumlah anggota dari Komisi lain yang juga mengambil bagian dalam diskusi tersebut. Kelompok masyarakat madani, antara lain baik melalui LSM nasional dan internasional yang selama ini berpartisipasi aktif dalam mempersiapkan Rancangan Undang-Undang Anti-Kekerasan dalam Rumah Tangga, memiliki antusiasme yang kuat dalam mengikuti diskusi yang dilakukan oleh wakil rakyat di Parlemen Nasional. Selain itu, dari pihak pemerintah, Sekeretaris Negara untuk Urusan Promosi Kesetaraan Gender, Ibu, Idelta Rodgriques dengan rombongannya juga hadir dalam perdebatan tersebut.

Pada hari pertama, perdedebatan mengenai Undang-undang Anti-Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh anggota Komisi A dan anggota Komisi lain yang hadir sangat antusias untuk memberikan pendapat mereka mengenai rancangan undang-udang tersebut. Akan tetapi, sekali lagi bahwa beberapa anggota Komisi A tidak mematuhi Peraturan Internal Parlemen Nasional, yang dalam Pasal 10 alinea (a) menentukan bahwa; kewajiban dari para anggota parlemen termasuk, harus mematuhi jam kerja untuk mengikuti sidang plenari dan seluruh pertemuan komisi. Sesuai dengan agenda Komisi A, perdebatan atau diskusi seharusnya dimulai pada jam 15.00 sore hari, namun ditunda hingga pukul 16.00 sore hari. Ketika perdebatan dimulai, Ketua Komisi A meminta kepada para anggota komisinya untuk meluangkan lebih banyak waktunya untuk mendiskusikan undang-undang tersebut, akan tetapi beberapa anggota Parlemen menyampaikan kritikan mereka bahwa, debat harus berhenti kalau jam kerja sudah habis atau ketika waktu sudah menunjukan pada pukul 18.00. Sehubungan dengan itu, waktu untuk Komisi A untuk melakukan debat terhadap rancangan undang-undang anti-kekerasan dalam rumah tangga sangat terbatas, oleh karenanya, pada hari pertama perdebatan rancangan undang-undang tersebut hanya dilakukan diskusi dan pemunggutan suara pada pasal 1 dan 2.

Pada hari kedua dari perdebatan ini, Ketua Ketua Komisi A dengan beberapa anggota parlemen, bersama dengan media dan masyarakat madani yang hadir untuk memantau aktivitas Komisi A, mulai hadir di ruang konferensi Parlemen Nasional tepat pada pukul 09.00 pagi, namun, hingga pukul 10.30 hanya 5 orang anggota Komisi A yang hadir. Oleh karena tidak memenuhi korum untuk melakukan perdebatan dan pemunggutan suara, akhirnya anggota Parlemen memutuskan untuk bubar karena sudah mendekati waktu makan siang.

Mencermati situasi ini, anggota Parlemen Nasional, Fernanda Borges selaku Ketua Komisi A dan Ketua Partai Politik PUN menegaskan bahwa anggota Parlemen yang tidak dapat hadir dan tidak memberikan justifikasi, dapat digantikan oleh anggota Parlemen lainnya melalui Ketua Fraksi agar Komisi memenuhi korum untuk dapat melakukan debat dan pemunggutan suara sebagaimana seharusnya. Perihal ini dapat dilihat pada aturan internal Parlemen Nasional, yang dalam pasal 5-nya menentukan mengenai pergantian sementara. Para anggota Parlemen dapat memperoleh ijin selama tiga hari, dengan, mengajukan alasan mereka sebelumnya melalui fraksi parlemen yang relevan, untuk menjustifikasi permohonan ketidak hadirannya dan dapat melakukan pergantian sementara untuk menjalankan mandat mereka.

JSMP berpendapat bahwa beberapa anggota belum memahami dengan benar fungsi dan peranan mereka sesuai dengan aturan internal Parlemen Nasional. Selain itu, beberapa anggota Parlemen tidak menunjukkan rasa tanggungjawab mereka sebagai salah satu badan kedaulatan negara untuk mewakili, membela, memilki kewenangan politik untuk membuat undang-undang, memantau dan mengambil keputusan sesuai dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 92 Konstitusi Republik demokratik Timor Leste. Pengabaian atau pengingkaran atas tanggunjawab institusional ini dapat dilihat, melalui diskusi dalam sesi khusus mengenai Undang-Undang Anti-Kekerasan dalam rumah Tangga yang telah dinantikan oleh sebagian komponen masyarakat selama beberapa tahun terakhir ini untuk disahkan dan diberlakukan.

Akan tetapi, dalam kenyataan menunjukan bahwa anggota Parlemen yang memiliki kompetensi konstitusional sebagimana diharapkan untuk mewakili, membela dan membuat kebijakan politik yang membawa manfaat dan dampak positif terhadap proses pembangunan negara, tidak begitu menunjukan tanggungjawabnya secara maksimal.

Oleh karena itu, dengan segala rasa hormat dan rendah hati, JSMP meminta dan menghimbau kepada Yang Terhormat para wakil rakyat untuk benar-benar mematuhi dan memahami peranan yang diberikan oleh Konstitusi dan menempatkan kepentingan umum/rakyat di atas segala kepentingan lainnya.

JSMP berharap bahwa pengalaman seperti ini tidak akan terulang kembali di masa mendatang, agar kepercayaan dan harapan masyarakat atas Parlemen Nasional sebagai suara dan aspirasi masyarakat, untuk mewakili, membela dan menjamin kepentingan masyarakat di Parlemen Nasional dapat diwujudkan dan terutama benar-benar menjadikan Parlemen Nasional sebagai rumah yang nyaman bagi kepentingan masyarakat.

Untuk Informasi lebih lanjut, silakan hubunggi:

Luis de Oliveira Sampaio

Direktur Eksekutif JSMP

Alamat e-mail: luis@jsmp.minihub.org

Telpon: 3323883


Komunikado Imprensa Loron Daruak, debata Lei Kontra Violensia Domestika Iha Komisaun A La Realiza Tanbá Quorum La To’o Abril 2010

Proposta Lei Kontra Violensia Domestika Nu.31/II/2009 ne’ebé pasa jeneralidade iha plenaria Parlamentu Nasional, komesa tama ona diskusaun espesifiku iha Komisaun A, nu’udar Komisaun ne’ebé mak hare ba asuntu Konstituisaun, Justisa, Administrasaun publiku, poder lokal no lejislasaun governu nian.

Iha loron Quarta-Feira 14 Abril 2010, nu’udar loron ba dahuluk Komisaun A halo diskusaun spesifiku iha salaun konferensia Parlamentu Nasional nian. Membrus Komisaun A ne’ebé marka prezensa iha salaun konferensia hamutuk nain 8 husi total membrus Komisaun A nain 12. Aleinde ne,e iha mos membru komisaun seluk ne’ebé mak hola parte iha diskusaun ne’e. Sosiadade sivil liu husi NGOs nasional no internasional sira ne’ebé mak durante ne’e partisipa ativu iha preparasaun ba Proposta Lei Kontra Violensia Domestika, iha entuziasmu makaas hodi tuir debate reprezentante povu nian iha uma fukun Parlamentu. Aleinde ne’e, husi parte governu nian, Sekretaria Estadu Promosaun Igualidade Sra. Idelta Rodrigues ho nia komitiva mak hola parte iha debate ne’e.

Iha loron dahuluk debate ba lei kontra violensia domestika, iha entuziasmu makaas husi membru deputadus komisaun A ne’ebé mak marka prezensa no mos membrus komisaun seluk nian, hodi hato’o sira nia hanoin kona ba proposta lei refere. Maibe dala ida tan membrus deputadu balun husi Komisaun A la halo tuir rezimento Parlamentu Nasional nian tuir alinea a numeru 1 artigu 10 ne’ebé define katak; deveres deputadu sira nian mak hanesan, deputadu sira tenki kumpri oras servisu hodi partisipa iha sesaun plenaria no reuniaun komisaun tomak. Tuir agenda ne’ebé mak Komisaun A iha, debate sei hahu iha oras tuku 15.00 Lorokraik maibe adia fali ba tuku 16.00 Lorokraik, wainhira atu hahu debate Prezidente Komisaun A husu ba nia membrus sira atu fo tempu liu uituan hodi bele debate lei ida ne’e, maibe deputadu balun fo kedas sira nia kritika katak, se oras servisu hotu ona alias tuku 18.00 debate tenki para. Relasiona ho ida ne’e tempu ba Komisaun A hodi halo debate ba lei kontra violensia domestika limitadu tebes, ne’e duni iha loron dahuluk debate nian proposta lei refere, halo diskusaun no votasaun ba artigu 1 ho 2 deit.

Iha loron daruak debate nian, Prezidente Komisaun A ho deputadu balun, hamutuk ho media no sosiadade sivil ne’ebé mak mai halo observasaun ba aktividade komisaun A nian, hahu mai marka prezensa iha salaun konferensia Parlamentu Nasional nian iha tuku 09.00 dader, maibe hein to’o tuku 10.30 dader Deputadu Komisaun A ne’ebé marka prezensa nain lima deit ne’e duni quorum la to’o atu halo debate no votasaun, ikus mai deputadu sira desidi hodi fahe malu tanbá loron besik meudia ona.

Hare ba situasaun ne’e nune Deputada Fernanda Borges nu’udar Prezidente Komisaun A no Prezidente partidu politika PUN , afirma katak deputadu sira ne’ebé labele marka prezensa no justifikada, bele lui husi prezidente bankada atu substitui membrus sira seluk ba nia fatin hodi nune komisaun bele hetan quorum, hodi halao debate no votasaun. Ida ne’e ita bele hare iha rezimentu parlamentu Nasional artigu 5 nebe deklara, substituisaun temporaria. Deputadu sira bele hetan lisensa loron tolu, antes aprezenta sira nia razaun, liu husi bankada parlamenter nebe pertensia, hodi justifika pedido sira nia faltas no bele halo subtituisaun temporaria ba sira nia mandatu.

Tuir JSMP nia hanoin katak, deputadu balun seidauk kompriende didiak kona ba sira nia funsaun no papel tuir rezimentu Parlamentu Nasional nian. Aliende ne’e deputadu sira balun la hatudu sira nia sentidu resposabilidade institusional nu’udar orgaun soberania Estadu nian hodi reprezenta, defende, soi kbit politiku atu halo lei, fiskaliza no hola desizaun politiku tuir saida mak estipula iha Artigu 92 Konstituisaun da Republika. Ignoransia responsabilidade instituisonal ne’ebé bele hare liu prosesu diskusaun espesialidade ba lei kontra violensia domestika ne’ebé mak povu hein iha tinan barak nia laran atu hetan aprovasaun no promulgasaun. Maibe realidade, hatudu katak deputadu sira ne’ebé mak soi kbit konstitusional hodi reprenzenta, defende no halo desizaun politiku ne’ebé lori benifisiu no impaktu pozitivu ba prosesu harii nasaun nian. Tanba ne’e, JSMP husu ho hakraik an no respeitu ba Distintus Deputadu sira, atu kumprinde diak liu distintus sira nia papel tuir kbit ne’ebé lei fo fatin no hatuur interese povu nian ass liu interese sira seluk.

JSMP hein katak esperensia sira hanesan ne’e sei la akontese tan sira iha tempu sira tuir mai nune’e povu bele tau fiar no esperansa katak Parlementu Nasional nu’udar sentru ba lian povu nian, hodi reprezenta, defende no asegura interese povu nia iha Uma Fukun Parlamentu Nasional no sai uma ba povu nian.

Atu hetan informasaun kle’an favor kontaktu: Luis de Oliveira Sampaio Direitor Ezekutivu JSMP Diresaun e-mail: luis@jsmp.minihub.org Landline: 3323883
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...