Timor-Leste: Pengunduran Diri Presiden

Rentangan, penyimpangan dan situasi dystopic dari pemerintah terus berlanjut, yang disebabkan oleh seorang Presiden yang, dengan kesalahan penilaian yang parah, secara salah dan tidak konstitusional menyangkal fungsi pemerintah.

Seringkali, solusi masalah kompleks dicapai melalui proses yang sederhana.

Menimbang bahwa Presiden dengan tegas menolak penunjukan resmi tidak kurang dari sembilan calon Menteri yang dinominasikan oleh Perdana Menteri dan lebih jauh mengingat pengamatan saya sebelumnya tentang ketidakkonstitusionalan perilaku Presiden, mari kita lihat beberapa ketentuan lain dari Konstitusi yang mungkin menjadi relevan atau setidaknya harus dipertimbangkan oleh semua orang, tetapi terutama Yang Mulia sendiri.

Karena ia menemukan dirinya pada tingkat ketidaksesuaian seperti dengan Parlemen dan Pemerintah yang dipilih secara demokratis, tidak dapat melaksanakan tanggung jawab konstitusionalnya, telah membahayakan pemerintahan yang stabil dengan mengorbankan rakyat yang mengharapkan Perdana Menteri dan para Menterinya untuk memerintah, tetapi, pada akhirnya, tidak dapat melampaui ideologi politik yang menyebabkan perilaku bermasalahnya, telah menunjukkan ketidakmampuan untuk berfungsi sebagai Presiden yang patuh secara konstitusional, maka satu pilihan baginya adalah mengundurkan diri dari jabatannya.

Untungnya, Konstitusi membuat ketentuan untuk pengunduran diri sukarela dari Presiden.

Pasal 81
(Pengunduran Diri dari Jabatan)
1. Presiden Republik dapat mengundurkan diri dari jabatannya melalui pemberitahuan yang disampaikan pada Parlemen Nasional.
2. Pengunduran diri menjadi resmi apabila pemberitahuannya telah diketahui oleh Parlemen Nasional, tetapi pengunduran diri tersebut tetap harus diumumkan dalam Lembaran Negara.
3. Apabila Presiden Republik mengundurkan diri dari jabatan, dia tidak akan diperkenankan untuk mencalonkan diri baik pada pemilihan presiden yang segera diadakan setelah pengunduran dirinya maupun pada pemilihan biasa yang akan diselenggarakan setelah lima tahun. 

Dalam kasus pengunduran diri, Konstitusi lebih lanjut mengatur fungsi kepresidenan untuk diberikan kepada Ketua Parlemen Nasional:

Pasal 82
(Kemangkatan, Pengunduran diri atau Kecacatan Tetap)
1. Apabila Presiden Republik mangkat, mengundurkan diri atau menyanggang cacat tetap, fungsi-fungsinya akan dijalankan sementara oleh Presiden Parlemen Nasional, yang akan dipersumpahkan oleh anggota Parlemen yang akan menjabat sebagai Presiden Parlemen Nasional sementara, dihadapan Anggota-anggota Parlemen Nasional dan wakil-wakil dari lembaga-lembaga kedaulatan lainnya.

Pemerintah berhak memerintah. Mereka yang menolak pemerintahan yang demokratis ini sangat bertentangan dengan gagasan sentral demokrasi bahwa satu-satunya pilihan adalah mengundurkan diri.

Ini kemudian akan memungkinkan Parlemen untuk menyelesaikan kesenjangan di dalam Pemerintah.

Ini tidak masuk akal atau juga merupakan yurisprudensi demokratis yang baik bahwa Pemerintah yang memiliki mayoritas di Parlemen digagalkan dari pemerintahan oleh Presiden bertindak jauh melampaui legitimasi konstitusionalnya.