Featured Post

Domestic Violence and Smuggling Dominate Oekusi District Court July 2019

JUDICIAL SYSTEM MONITORING PROGRAMME PROGRAMA MONITORIZASAUN BA SISTEMA JUDISIÁRIU Case Summary Oekusi District Court July 2019 Total nu...

24 February 2009

JSMP : The Suai Police Investigations Unit is not cooperating effectively with the Court

Judicial System Monitoring Program DILI 24 February 2009 - The Suai Police Investigations Unit is not cooperating effectively with the Court

Between the 9th and 13 February 2009 JSMP conducted monitoring of trials at the Suai District Court which has jurisdiction over Same, Ainaro, Bobonaro and Suai.

During the aforementioned period the Suai District Court was scheduled to try eight (8) cases. The court issued summons to victims, witnesses and defendants through the police investigations unit. However the court was only able to try three (3) cases because the written summons provided to the police investigations unit were not delivered to any of the parties required to attend the trials, namely the witnesses, victims and defendants.


The reason why these court summons were not delivered to the relevant parties by the police investigations unit was because the police did not know for sure the addresses of the aforementioned parties.

During one hearing the presiding judge complained about the police investigations unit and reminded them to collaborate effectively with the court to ensure that cases scheduled for trial were not delayed unnecessarily. The aforementioned judge made this complaint because he believed that the police investigations unit did not take responsibility for the summons issued by the court that were supposed to be delivered to the relevant parties, namely witnesses, victims and defendants and/or because the police have absolutely no understanding about the law.

Also, in one case a Suai District police officer had been summoned to attend court but he did not wish to cooperate and had on four (4) occasions ignored court summons. The presiding judge in this case will issue a warrant for his arrest if the said police officer, who is the defendant in this case, fails to attend the next scheduled hearing to enable the trial to continue and for justice to be provided to the victim.

Recalling that the Suai District Court often faces such problems, JSMP believes that the police assigned to the investigations unit should be equipped with copies of all of the applicable laws in Timor Leste so that they will always be prepared to cooperate with the courts and when one member of the police assigned to the investigations unit is transferred to another area there should be a hand over of duties to the new officer so that work requiring immediate attention is not neglected and can be dealt with efficiently.

JSMP also recommends for the government to not only address the working conditions of judicial actors, namely judges, prosecutors and public defenders, but also the government should naturally address the needs of the police, especially the investigations unit so that the judicial system in Timor Leste can meet everybody’s expectations, because the work of the police investigations unit compliments the work of all judicial actors, which essentially is aimed at providing justice in all cases, recalling that police provide law enforcement in the community to protect all of the citizens of this nation.

For more information please contact: Roberto da Costa Pacheco Coordinator of the Legal Research Unit, JSMP Email: bebeto@jsmp.minihub.org Landline: 3323883
-----
Polisi Unit Investigasi Suai kurang Kolaboratif dengan Pihak Pengadilan Februari 2009

JSMP selama seminggu mulai dari tanggal 9 s/d 13 Februari 2009 melakukan monitoring terhadap peradilan atau persidangan di Pengadilan Distrik Suai yang mencakupi wilayah juridiksi Same, Ainaro, Bobonaro dan Suai.

Selama seminggu tersebut seyogianya Pengadilan Distrik Suai mengadili delapan (8) kasus yang telah dinotifikasi oleh pihak pengadilan kepada para korban, saksi dan pihak terdakwa sendiri melalui kepolisian terutama bagian atau unit investigasi. Namun pihak pengadilan hanya dapat mengadili tiga (3) kasus karena surat notifikasi yang diberikan oleh pihak pengadilan melalui kepolisian unit investigasi tidak disampaikan kepada pihak yang akan diadili kasusnya entah itu saksi, korban, maupun terdakwa sendiri.

Alasan mengapa surat notifkasi yang telah diberikan oleh pengadilan pada pihak yang berkepentingan atas kasusnya melalui kepolisian bagian atau unit investigasi tidak sampai pada tangan para saksi, korban, atau terdakwa karena pihak kepolisian bagian investigasi tidak mengetahui secara jelas alamat dari para pihak yang berkepentingan tersebut.

Dalam intervensinya hakim yang memimpin persidangan sempat menyampaikan keluhannya pada kepolisian terutama bagian investigasi untuk bekerja sama/bersikap kolaboratif dengan pihak pengadilan agar tidak terjadi masalah pending terhadap kasus yang seharusnya dapat segera diselesaikan, hakim tersebut berargumen demikian karena menurut pengamatannya pihak kepolisian bagian investigasi tidak merasa mempunyai kepentingan terhadap surat notifikasi yang diberikan oleh pihak pengadilan untuk diberikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan seperti saksi, korban, dan terdakwa. Dan atau memang tidak mempunyai pengetahuan sama sekali terhadap hokum.

Sedangkan untuk salah satu kasus yang melibatkan salah seorang anggota polisi distrik suai ketika dinotifikasi oleh pihak pengadilan untuk menghadiri peradilan terhadap kasusnya tidak mau bekerja sama dengan pengadilan dengan mengabaikan surat notifikasi tersebut sebanyak empat (4) kali, sehingga hakim yang memimpin persidangan untuk kasus tersebut mengeluarkan perintah penangkapan jika sidang berikutnya terdakwa yang nota bene adalah seorang anggota polisi tidak mau mengikuti persidangan terhadap kasusnya agar persidangan dan keadilan terhadap korban tetap terus berjalan.

Melihat semua masalah tersebut diatas yang sering dihadapi oleh pihak Pengadilan Distrik Suai maka JSMP berpendapat bahwa sudah seharusnya polisi yang bertugas dibagian investigasi dibekali tentang system hokum yang berlaku di Timor Leste agar senantiasa dapat bekerja sama dengan pengadilan, dan jika ada pemutasian terhadap para anggota polisi yang bertugas di bagian investigasi maka sudah seharusnya juga ada hand over kepada para petugas polisi yang baru terhadap tugas baru tersebut sehingga tidak terjadi kevakuman pekerjaan yang seharusnya dapat segera diselesaikan.

JSMP juga merekomendasikan kepada pihak pemerintah agar tidak hanya memperhatikan kondisi kehakiman semata dalam hal ini pihak hakim, Jaksa dan Pengacara Umum namun sudah sewajarnya juga memperhatikan kondisi kepolisian terutama bagian investigasi agar system peradilan di Timor Leste dapat berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh semua orang, karena pihak kepolisian bagian investigasi juga ada dalam satu paket yang sama dengan semua actor pengadilan guna menemukan keadilan yang seadil-adilnya terhadap semua kasus, sebab sesuai dengan fungsinya bahwa polisi juga merupakan penegak hokum dalam masyarakat yang dapat mengayomi seluruh insane di Negara ini.

Untuk informasi lebih lanjut hubungi: Roberto da Costa Pacheco Coordinator Legal Researcher Unit, JSMP Alamat e-mail: bebeto@jsmp.minihub.org Landline: 3323883
-----
Image added by ETLJB: Officers of the East Timor National Police force.

No comments: