11 September 2009

Timor-Leste: Failure to prosecute indicted militia leader reinforces urgent need for an international tribunal

AMNESTY INTERNATIONAL PUBLIC STATEMENT 4 September 2009 ASA 57/002/2009 Timor-Leste: Failure to prosecute indicted militia leader reinforces urgent need for an international tribunal

The decision by the Timor-Leste government last weekend to release an indicted militia leader, who is charged with crimes against humanity, confirms the unwillingness of the governments of Timor-Leste and Indonesia to prosecute past human rights violations and affirms the urgent need for the United Nations Security Council to step in and establish an international criminal tribunal.

Martenus Bere, who was charged by the United Nations Serious Crimes Unit in 2003 with the extermination of civilians in the town of Suai and other crimes against humanity in 1999, including torture, enforced disappearance, deportation and persecution, was released from Becora prison on 30 August before his case had even been prosecuted. He was reportedly handed over to the Indonesian embassy in Dili. Amnesty International fears that he will now not be prosecuted and will soon be assisted to return to Indonesia, a safe haven from prosecution.

His release took place on the 10th anniversary of the referendum which led to Timor-Leste’s independence, amidst calls by victims and Timor-Leste’s civil society to address the impunity for serious human rights violations that took place around the referendum and during the 24 years of Indonesian occupation that preceded the vote. In response, both the Timor-Leste and the Indonesian governments have firmly rejected the calls for justice.

On the day of his release protesters held a peaceful press conference in Dili condemning the government’s decision. During the conference, three student activists, Sisto dos Santos, Gaudensio and Helio were arrested. The students were later released on 2 September. Nevertheless, their arrest and three-day detention in Caicoli Police cell, Dili raises concerns that the authorities are attempting to silence peaceful campaigning for justice for past crimes.

The decision to release militia leader Martenus Bere violates Timor-Leste’s obligations under international law to ensure that such serious human rights violations are investigated and those suspected of committing the crimes are prosecuted.

Justice for past crimes should not be sacrificed for other pressing needs, such as economic development. The two are not conflicting aims and should be addressed together in the process of nation building to ensure that Timor-Leste develops with the rule of law in place to deliver justice to the victims and prevent future human rights violations.

Amnesty International reiterates again its calls on the Timor-Leste and Indonesian governments to develop comprehensive strategies that comply fully with their obligations under international criminal law and human rights law to bring to justice all those responsible for crimes under international law between 1975 and 1999 in Timor-Leste and to ensure reparations to the victims.

While there is a clear absence of such a commitment by either government, the United Nations Security Council should step in immediately and establish an international criminal tribunal to prosecute the crimes.

Advocating for an international criminal tribunal for crimes against humanity in Timor-Leste.
Background

On 30 August 1999, the Timorese people voted overwhelmingly in favour of independence. At least 1,200 people died in the lead-up to the polls and its aftermath, victims of crimes against humanity and other serious human rights violations at the hands of pro-Indonesian militias backed by the Indonesian military. They included unlawful killings, enforced disappearances, sexual violence, arbitrary arrests, threats and intimidation of Timorese people.

Martenus Bere was arrested in early August 2009 after he crossed the West Timor border to meet his family in Suai, Timor-Leste. He is accused of being the commander of the Suai Laksaur militia group which along with the Mahidi militia group was involved in the 6 September 1999 attack on the Ave Maria Church compound, in Suai, Covalima District when between 27 and 200 civilians were killed. At the time, around 1,500 people, including women and children, had sought refuge in the compound from a series of attacks in Covalima District. This Sunday, the victims will mark the 10th anniversary of the attack.

Martenus Bere is among more than 300 people indicted by the UN Serious Crime Unit in Timor-Leste who have to date escaped prosecution, as they have yet to be brought before a credible, independent and impartial tribunal. The Indonesian authorities have refused to cooperate with the UN-sponsored justice system in Timor-Leste in the past and extradite its citizens who are suspected of crimes against humanity. With the closure of the UN-sponsored process in 2005, the Timor-Leste judiciary has failed to prosecute any other 1999 cases.

Martenus Bere’s release is contrary to the obligation recognised by all state parties to the Rome Statute of the International Criminal Court which states in its preamble that "the most serious crimes of concern to the international community as a whole must not go unpunished and that their effective prosecution must be ensured by taking measures at the national level". Timor-Leste acceded to the Rome Statute on 6 September 2002.

In a report released last week, “We Cry for Justice – Impunity persists ten years on”, Amnesty International called for the UN Security Council to establish a long-term comprehensive plan to end impunity for past human rights violations in Timor-Leste, and in particular set up an international criminal tribunal with jurisdiction over all crimes committed in Timor-Leste between 1975 and 1999. Such a tribunal should be able to intervene and ensure justice in some representative cases and act as a catalyst for national justice in others, given the refusal to date of the Indonesian and Timor-Leste authorities to support individual criminal prosecutions.
-----
AMNESTY INTERNATIONAL PERNYATAAN PUBLIK 4 September 2009 ASA 57/002/2009 Timor-Leste: Kegagalan menuntut tersangka pimpinan milisi memperkuat perlu segera dibentuknya sebuah pengadilan pidana internasional


Keputusan Pemerintah Timor-Leste akhir minggu lalu untuk melepaskan seorang tersangka pimpinan milisi yang dituduh telah melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan mempertegas ketidakmauan Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia untuk melakukan penuntutan atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia dan memperkuat perlunya Dewan Keamanan PBB untuk masuk dan membentuk sebuah pengadilan pidana internasional.

Martenus Bere, yang pada tahun 2003 silam oleh Unit Kejahatan Serius PBB (United Nations Serious Crimes Unit) dituduh melakukan pemusnahan terhadap penduduk sipil di kota Suai dan kejahatan kemanusiaan lainnya pada tahun 1999, termasuk penyiksaan, penghilangan paksa, deportasi dan persekusi, dilepaskan dari penjara Becora pada tanggal 30 Agustus sebelum penuntutan atas kasusnya dilakukan. Ia dilaporkan diserahkan ke Kedutaan Indonesia di Dili. Amnesty International khawatir bahwa ia tidak akan dituntut dan akan segera dibantu untuk kembali ke Indonesia, tempat berlindung dari penuntutan.

Pembebasan Martenus Bere berlangsung pada saat perayaan 10 tahun referendum yang mendorong tercapainya kemerdekaan Timor-Leste dan di tengah seruan para korban dan masyarakat sipil Timor-Leste untuk menyelesaikan masalah impunitas bagi pelanggaran-pelanggaran serius hak asasi manusia yang terjadi pada saat referendum dan selama 24 tahun masa pendudukan Indonesia. Kedua Pemerintah, Timor-Leste dan Indonesia telah secara tegas menolak seruan akan keadilan.

Hari dimana Martenus Bere dilepaskan, para pengunjuk rasa mengadakan konferensi pers secara damai di Dili, mengutuk keputusan Pemerintah tersebut. Selama konferensi, tiga orang aktivis mahasiswa, Sisto dos Santos, Gaudensio dan Helio ditangkap. Ketiga aktivis tersebut kemudian dilepaskan pada tanggal 2 September. Namun demikian, penangkapan dan penahanan mereka selama tiga hari di sel kantor polisi Caicoli, Dili, menimbulkan kecurigaan bahwa para pihak yang berwenang mencoba untuk membungkam kampanye damai untuk keadilan bagi kejahatan masa lalu.

Keputusan untuk melepaskan pimpinan milisi, Martenus Bere, melanggar kewajiban Timor-Leste di bawah hukum internasional, yakni untuk memastikan bahwa pelanggaran-pelanggaran serius hak asasi manusia diselidiki dan mereka yang dituduh melakukan kejahatan-kejahatan tersebut dituntut.

Keadilan bagi kejahatan-kejahatan masa lalu harus tidak dikorbankan untuk kepentingan-kepentingan yang menekan lainnya, seperti misalnya pembangunan ekonomi. Kedua kepentingan tersebut tidak memiliki tujuan yang saling bertentangan dan harus mendapat tempat yang sama di dalam proses pembangunan bangsa. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa Timor-Leste terbangun di atas asas kepastian hukum di mana terdapat keadilan bagi para korban dan adanya upaya untuk mencegah pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia di masa depan.

Amnesty International menegaskan kembali seruannya kepada Pemerintah Timor-Leste dan Indonesia untuk membangun strategi-strategi yang komprehensif yang sejalan dengan kewajiban-kewajiban mereka di bawah hukum pidana internasional dan hukum hak asasi manusia untuk mengadili semua orang yang bertanggung jawab atas kejahatan-kejahatan di bawah hukum internasional antara tahun 1975 dan 1999 di Timor-Leste dan untuk menjamin reparasi bagi para korban.

Bahwa tidak ada komitmen yang jelas dari kedua Pemerintah, Dewan Keamanan PBB harus segera masuk dan membentuk sebuah pengadilan pidana internasional untuk menuntut kejahatan-kejahatan tersebut.

Latar Belakang

Pada tanggal 30 Agustus 1999, orang-orang Timor dengan tegas memilih kemerdekaan. Setidaknya 1.200 orang meninggal dunia sebelum dan sesudah pemungutan suara. Mereka adalah korban-korban kejahatan terhadap kemanusiaan dan pelanggaran-pelanggaran serius hak asasi manusia lainnya yang dilakukan oleh milisi-milisi pro-Indonesia yang didukung oleh militer Indonesia. Pelanggaran-pelanggaran serius tersebut mencakup pembunuhan yang tidak sah, penghilangan paksa, kekerasan seksual, penangkapan secara sewenang-wenang, ancaman, dan intimidasi terhadap orang-orang Timor.

Martenus Bere ditangkap pada awal bulan Agustus 2009 setelah ia melewati perbatasan Timor Barat untuk bertemu dengan keluarganya di Suai, Timor-Leste. Ia dituduh sebagai komandan kelompok milisi Suai Laksaur yang bersama dengan kelompok milisi Mahidi terlibat di dalam penyerangan di halaman Gereja Ave Maria di Suai, Kabupaten Covalima pada tanggal 6 September 1999. Sekitar 27 sampai 200 penduduk sipil terbunuh dalam penyerangan tersebut. Pada saat itu, sekitar 1.500 orang, termasuk perempuan dan anak-anak, mencari tempat perlindungan di halaman Gereja tersebut dari serangkaian penyerangan di Kabupaten Covalima. Hari Minggu ini, para korban akan memperingati 10 tahun penyerangan tersebut.

Martenus Bere adalah salah satu dari antara 300 orang yang ditetapkan sebagai tersangka oleh Unit Kejahatan Serius PBB di Timor-Leste yang sampai saat ini lepas dari penuntutan oleh karena mereka belum dibawa ke pengadilan yang terpercaya, independen dan imparsial. Para pihak yang berwenang di Indonesia telah menolak untuk bekerja sama dengan sistem peradilan yang disponsori oleh PBB di Timor-Leste di masa lalu dan menolak untuk mengekstradisi para warga negaranya yang disangka melakukan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan berakhirnya proses yang disponsori oleh PBB pada tahun 2005, sistem peradilan di Timor-Leste telah gagal untuk menuntut kasus-kasus lain yang terjadi pada tahun 1999.

Pembebasan Martenus Bere bertentangan dengan kewajiban yang diakui oleh semua Negara Pihak pada Statuta Roma untuk Mahkamah Pidana Internasional yang menetapkan di dalam Pembukaannya bahwa “kejahatan-kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional secara keseluruhan tidak boleh dibiarkan tak dihukum dan bahwa penuntutan mereka secara efektif harus dijamin dengan mengambil langkah-langkah di tingkat nasional”. Timor-Leste mengaksesi Statuta Roma pada tanggal 6 September 2002.

Dalam sebuah laporan yang dikeluarkan minggu lalu, “We Cry for Justice – Impunity Persists Ten Years On”, Amnesti Internasional mendesak Dewan Keamanan PBB untuk membuat sebuah rencana jangka panjang yang komprehensif untuk mengakhiri impunitas bagi pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia masa lalu di Timor-Leste, dan khususnya membentuk sebuah pengadilan pidana internasional dengan jurisdiksi yang mencakup semua kejahatan yang dilakukan di Timor-Leste antara tahun 1975 dan 1999. Pengadilan semacam itu harus dapat melakukan intervensi dan menjamin keadilan di dalam beberapa kasus yang sifatnya mewakili dan bertindak sebagai katalisator bagi keadilan nasional di kasus-kasus lainnya, mengingat penolakan yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang di Indonesia dan Timor-Leste sampai saat ini untuk mendukung penuntutan-penuntutan pidana individu.
-----
AMNESTY INTERNATIONAL

ESTEITMENTU PUBLIKU

4 September 2009

Timor-Leste: Faila atu prosesa lider milisia indikadu, reforsa nesesidade urgente atu harii tribunal

Desizaun governu Timor Leste semana liu ba, hodi liberta ka husik sai lider milisia indikadu , ne’ebe alega komete iha krimi kontra umanidade, konfirma la iha boa vontade husi governu Timor Leste no Indonesia atu prosesu kazu violasaun direitu umanus iha pasadu no afirma nesesidade urgente ba Konsellu Seguransa Nasoins Unidas atu hakat ba oin no establise Tribunal kriminal internasional.

Maternus Bere, ne’ebe hetan alegasaun husi Unidade ba Krimis Graves husi Nasoins Unidas nian iha tinan 2003 ho extraminasaun sivil iha cidade Suai no krime kontra umindade sira seluk iha tinan 1999, inklui tortura, halakon ema, doportasaun no persekusaun, hasai tiha husi prizaun Bekora iha dia 30 de Augustu antes nia kazu lori ba prosesu. Iha informasaun katak intrega tiha ona nia ba iha Embaixada Indonesia. Amnestia Internasional preukupa hela katak agora nia sei la hetan prosesu no sei fila ba Indonesia ho seguru no la iha prosekusaun hasoru nia.

Nia libertadu iha komemorasaun aniversariu referendum Independensia Timor Leste ba dala 10, iha momentu ne’ebe vitima no sosiedade sivil sira iha Timor Leste hakilar hodi fo atensaun ba impunidade ba violasaun direitu umanu nee’be akontese durante referendum no tinan 24 okupasaun Indonesia ne’ebe akontese antes ba vota. Hatan ba ida ne’e, Governu Timor no Indonesia firmi rejeita makas justisa ba asuntu referidu.

Iha loron ne’ebe hasai nia protestadores sira lubuk ida halao konferensia imprensa iha Dili hodi kondena desizaun governu nian ne’e. Durante konferensia ne’e, estudante aktivista nain tolu, Sisto do Santos, Gaudensio no Helio hetan kapturasaun. Estudante sira ne’e ikus mai hasae fali iha dia 2 Setembru. Maske nune’e, sira kaptura no hetan detein loron tolu iha Sella Polisia Kaikoli, Dili lori preukupasaun katak autoridade sira tenta atu sulan ema nia ibun ba kampanha dame ba justisa iha tempu pasadu

Desizaun hodi liberta ka hasai lider milisia Maternus Bere viola obrigasaun Timor Leste tuir lei internasional ne’ebe asegura katak violasaun ba direitu umanus graves sira hetan investigasaun no sira ne’ebe suspeita komete lori ba prosesu prosekusaun kriminal.

La bele sakrifika justisa iha tempu pasadu tanba deit presaun nesidade sira seluk, hanesan dezemvolvementu ekonomika. Justisa no dezemvolvimentu ekonomia la iha konflitu ba malu, no tenke trata hamutuk iha prosesu hari nasaun atu asegura katak Timor Leste dezemvolve ho prinsipiu Estadu de Direitu, no lori justisa ba vitima sira no prevene akontesementu hanesan iha futuru.

Amnestia Internasional dala ida tan bolu atensaun ba Governu sira Timor Leste no Indonesia atu dezemvolve estratejia komprehensiva ne’ebe banati tuir sira nia obrigasaun iha lei internasional nia okos no lei direitu umanus sira seluk hodi lori ba justisa sira ne’ebe responsavel ba krimi sira tuir lei internasional husi tinan 1975 no 1999 iha Timor Leste no atu halo reparasaun ba vitima sira.

Tanba klaru katak la iha komitemen husi parte guvernu, Konselu Seguransa ONU tenke avansa ho hanoin hodi harii tribunal kriminal internasional atu prosesa krimi hirak ne’e.

Antesedente

Iha dia 30 Augustu 1999, povu Timor maioria vota afavor ba independensia. Tanba ne’e pelumenuz vitima besik 1,200 husi krimi kontra humanidade no krimi violasaun direitu umanus sira seluk mak mate iha tempu ka periode votasaun nia laran husi liman milisia pro-indonesia ne’ebe hetan apoiu husi Militar Indones ia. Violasoins hirak ne’e inklui homosidiu , halakon ema ho forsa, violasaun seksual, kapturasaun illegal, amiasas no intimidasaun ba povu Timor Leste.

Maternus Bere, hetan kapturasaun iha inisiu fulan Augustu 2009, depois de nia hakat tama mai lina flonteira atu hasoru malu ho nia familia iha Suai, Timor Leste. Maternus B. nudar akuzadu ba komandante husi grupu milisia Laksaur hamutuk ho nia grupu milisia Mahidi ne’ebe involve iha dia 6 Setembru 1999 ne’ebe halo atake ba Komplex Igreja Ave Maria, Suai, Distritu Covalima, wainhira entre 27 no 200 ema sivil mak hetan oho. Iha tempu ne’eba, ema besik 1,500 inklui feto no labarik buka protesaun hodi refujia ba kompleks Igreija atu ses-an husi atakes ne’ebe mai haleu iha distritu Suai tomak. Semana ne’e, vitima sira sei marka aniversariu ba tinan 10 ba atakes ne’e.

Maternus Bere nudar ida husi entre ema hamutuk 300 ne’ebe indikadu husi Unidade Krimis Graves Timor Leste ne’ebe to’o ohin loron halai ses husi prosekusaun, ne’ebe mos husi sira ne’e seidauk lori ba tribunal ida ne’ebe kredibel, indenpente no imparsial. Autoridade Indonesia nian rekuza atu kopera ho Sistema Justisa Timor Leste ne’ebe hetan apoiu husi ONU hodi extradita (mengekstradisi) nia sidadaun ne’ebe suspeitadu ba krimi kontra umanidade. Wainhira misaun ne’ebe sponsor husi ONU ne’e taka iha tinan 2005, sistema judisiariu Timor Leste nia failla tiha ona atu prosekuta kazu krimi 1999 sira seluk.

Libertasaun Maternus Bere husi prosesu kontrariu ho obrigasaun ne’ebe rekuinese husi esatadu parte sira husi Estatutu Roma kona-ba Tribunal Kriminal Internasional ne’ebe haktuir iha estatutu ne’e nia preamblu “ krimi seriu ka graves sira ne’ebe sai preukupasaun komunidade internasional tomak tenke la bele la hetan kastigu no sira nia prosekusaun tenke asegura hodi foti medidas iha level nasional. Timor Leste simu tiha ona Estatutu Roma iha dia 6 Setembru 2002.

Iha relatoriu ne’ebe ami lansa iha semana kotuk, “Ami Tanis ba Justisa”-Impunidade eziste iha tinan sanulu ona”, Amnestia internasional, bolu antensaun ba Konselu Seguransa ONU nian atu establise planu longo prazu ne’ebe komprehensiva atu hapara violasaun direitu umanus pasadu iha Timor Leste, no partikularmente atu harii tribunal kriminal internasional ho jurisdisaun ba krimi hot-hotu ne’ebe komitidu iha Timor Leste entre tinan 1975 no 1999. Tribunal ne’e tenke iha kbit atu interven no asegura justisa ba kazu representativu balun no atua nudar katalis ba justisan nasional iha ema seluk nian, ho konsiderasaun ba faktu katak to ohin loron autoridade Indonesia ho Timor Leste rezeita atu suporta prosekusuan kriminal ba individu sira.
Post a Comment
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...